Kakanwil Kemenkum Jatim Resmikan Mahkamah Kelurahan di Probolinggo

PROBOLINGGO — Akses terhadap keadilan di tingkat akar rumput semakin diperkuat dengan peresmian Mahkamah Kelurahan yang berlokasi di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Jumat (20/6). Peluncuran ini sekaligus dirangkai dengan sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum yang digelar di Pendopo Kelurahan Sumbertaman.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama Ketua Umum PERADIN Ropaun Rambe, didampingi Camat Wonoasih Deus Nawandi dan Lurah Sumbertaman Muhammad Yusup. Hadir pula jajaran Muspika Kecamatan Wonoasih serta Ketua Posbakumadin Probolinggo Erlin Cahaya.

Dalam sambutannya, Haris menegaskan bahwa peluncuran Mahkamah Kelurahan merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ia menekankan pentingnya peran paralegal dalam menghadirkan akses keadilan, khususnya di wilayah yang minim kehadiran advokat.

“Mahkamah Kelurahan ini tidak hanya menjadi jendela informasi hukum, tapi juga menjadi ruang koordinasi penyelesaian perkara non-litigasi secara damai melalui mediasi. Kehadiran mediator sangat krusial dalam menumbuhkan budaya musyawarah di tengah masyarakat,” ujar Haris.

Sementara itu, Ketua Umum PERADIN Ropaun Rambe menyampaikan bahwa peluncuran Mahkamah Kelurahan di Probolinggo ini merupakan yang pertama di Indonesia. Ia berharap Mahkamah Kelurahan dapat menjadi simbol hadirnya keadilan sosial yang adil dan manusiawi di tingkat desa dan kelurahan.

“Desa dan kelurahan harus menjadi pusat keadilan berbasis komunitas. Mahkamah Kelurahan adalah ruang restoratif yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa,” tutur Ropaun.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi hukum berbasis masyarakat. Dengan pendekatan non-litigasi, Mahkamah Kelurahan diharapkan mampu mengurai permasalahan hukum secara cepat, murah, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat pelayanan hukum yang inklusif.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Dorong Optimalisasi Anggaran, Kanwil Kemenkum Jatim Gelar Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan Hukum

SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 bagi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) baru terakreditasi periode 2025–2027, Kamis (19/6). Kegiatan ini digelar untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan hukum di wilayah.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kanwil Jatim yang terdiri dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Titik Setiawati dan Tim Kerja Penyuluhan Hukum, serta pengelola sistem dana bantuan hukum. Selain itu, turut hadir para Ketua dan Direktur dari organisasi PBH di Jawa Timur.

Titik membuka kegiatan dengan mengapresiasi peran aktif PBH dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin sepanjang tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa Kanwil Jatim telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 dengan 91 PBH, termasuk 29 PBH baru yang lolos akreditasi periode 2025–2027.

Ia memaparkan bahwa pada tahun 2024 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum sebesar Rp6,63 miliar. Namun, untuk tahun 2025, pagu anggaran menurun drastis menjadi Rp2,25 miliar akibat refocusing yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

Hingga 18 Juni 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp1,91 miliar atau sekitar 85,08 persen. Sisa anggaran sebesar Rp335,9 juta masih tersedia dan diharapkan dapat segera diserap oleh PBH sesuai prosedur pencairan.

“Mohon bantuan dari para PBH untuk segera mengajukan pencairan dana bantuan hukum sesuai Petunjuk Pelaksanaan dari Kepala BPHN, agar sisa anggaran tidak dialihkan ke PBH lain,” tegas Titik.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari Admin Bankum, Bagus Wahyu Jatmiko, yang menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban pencairan serta langkah percepatan serapan anggaran.

Sesi diskusi juga digelar untuk membahas kendala dalam proses penyerapan dana dan pengajuan melalui aplikasi Sidbankum. Di akhir kegiatan, seluruh PBH diingatkan agar memaksimalkan penyerapan dana sebelum diberlakukannya adendum pada 1 Juli 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Jawa Timur, Haris Sukamto, menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif PBH dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Jawa Timur.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Kanwil Kemenkum Jatim Gelar Rapat Harmonisasi Raperkada Kota Batu Terkait Kebijakan Akuntansi Daerah

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Batu tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Rabu (18/6), di Ruang Rapat Jayanegara. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemkot Batu serta tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Haris Sukamto menegaskan pentingnya Raperkada sebagai instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa meskipun telah tersedia template umum, proses harmonisasi tidak boleh mengabaikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Raperkada ini menjadi bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Ini harus menjadi pelajaran bahwa pengelolaan keuangan daerah harus selalu dilandasi dasar hukum yang kuat," tegas Haris.

Ia juga mengingatkan bahwa hasil harmonisasi yang disusun bersama harus dijadikan acuan hingga tahap pengesahan. "Kalau tidak digunakan sebagai acuan hingga pengesahan, maka ketika terjadi temuan, kami tidak bisa bertanggung jawab," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Titik Setiawati, serta tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Jatim, yakni Haris Nasiroedin, Yose Rizal, Jiwamulya Puguh, Heru Agung, dan Farihan Aulia. Dari pihak Pemkot Batu, hadir Kepala Bagian Hukum Maria Inge dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Eny Rachyuningsih.

Tim perancang menyampaikan sejumlah saran penyempurnaan terhadap substansi dan teknik penyusunan Raperkada agar sesuai dengan sistem hukum nasional. Penyelarasan ini dianggap penting untuk memastikan keberlakuan hukum yang utuh dan menghindari konflik normatif di kemudian hari.

Rapat harmonisasi ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Jatim dalam mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi yang berkualitas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Kanwil Kemenkum Jatim Evaluasi Kinerja Notaris untuk Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Notaris dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP), Rabu (18/6).

Kegiatan dipimpin oleh Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dan dihadiri Kadiv Pelayanan Hukum Raden Fadjar Wijanarko, Kabid Pelayanan AHU Mustiqo Vitra A, serta Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim Nanang Abu Hamid. Hadir pula perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jatim dan 20 Pengurus Daerah INI se-Jawa Timur.

Dalam arahannya, Haris Sukamto mengapresiasi kontribusi notaris di seluruh daerah, terutama di 17 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan 100% pendaftaran badan hukum KD/KMP.

“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh notaris untuk lebih dikenal masyarakat, khususnya masyarakat desa. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga upaya membangun budaya hukum,” ujarnya.

Ia juga menargetkan seluruh proses pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk KD/KMP di seluruh wilayah Jawa Timur rampung sebelum 20 Juni 2025. Haris mendorong agar kendala di daerah yang belum menyelesaikan pendaftaran segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama.

Sementara itu, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Nanang Abu Hamid, menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan memberikan dukungan pendanaan, termasuk untuk wilayah Bojonegoro dengan bantuan awal bagi 100 desa.

Dalam sesi diskusi terbuka, sejumlah notaris menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan, mulai dari teknis administrasi hingga kendala sosialisasi. Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang koordinasi lintas pihak guna mempercepat penyelesaian permasalahan.

Hingga hari ini, Rabu (18/7), hanya tinggal sekitar 1.000 dari 8.494 KD/KMP di Jatim yang sedang proses pendaftaran ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Atau mencapai 87% KD/ KMP di Jatim yang sudah berbadan hukum.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah dan notaris sebagai mitra strategis dalam memperkuat legalitas dan pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Audiensi dengan Bupati Sampang, Kakanwil Kemenkum Jatim Bahas Percepatan KD/ KMP dan Potensi Kekayaan Intelektual Daerah

SAMPANG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Haris Sukamto, melakukan audiensi dengan Bupati Sampang, Slamet Junaidi, pada Selasa (17/6/2025) di Pendopo Kabupaten Sampang. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis di bidang pelayanan hukum, khususnya percepatan pendirian Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KD/ KMP) dan penggalian potensi kekayaan intelektual lokal.

Dalam pertemuan tersebut, Haris hadir bersama Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Mustiqo Vitra dan Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Pahlevi Witantra. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Slamet Junaidi, didampingi Sekda Sampang Yuliadi Setiyawan dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Haris menyampaikan bahwa progres pendirian LD/ KMP di Kabupaten Sampang telah menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun sempat tersendat pada tahap awal akibat kendala administrasi desa. "Saat ini, lebih dari 60 persen desa telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kami berharap capaian ini terus ditingkatkan agar pelindungan hukum bagi koperasi desa di Sampang bisa merata," ujarnya.

Selain itu, Kanwil Kementerian Hukum juga mendorong penguatan potensi kekayaan intelektual daerah, khususnya terkait Indikasi Geografis (IG). Haris menyebut dua komoditas unggulan yang berpeluang didaftarkan sebagai IG dalam waktu dekat, yaitu Genteng dan Gerabah Karang Penang serta Jambu Air Camplong.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan dari Kementerian Hukum. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dengan instansi pusat. “Kami berharap dapat terus dibimbing dan disupervisi oleh Kementerian Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi kami,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran hukum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui kelembagaan koperasi dan perlindungan atas kekayaan intelektual lokal.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana